Senin, 16 Juni 2014

Kebijakan Pemerintah Mengenai RSBI

Sekolah RSBI  merupakan sebuah sekolah unggulan yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai upaya menciptakan sekolah modern bertaraf internasional.
Sejak sekolah RSBI dibangun sekolah ini menjadi primadona bagi setiap siswa, guru maupun sekolah yang menyandang status RSBI. Mengingat beberapa fasilitas pendidikan yang dimiliki sekolah RSBI boleh dibilang eksklusif sehingga tidak dipungkiri bila sekolah RSBI kemudian menjadi fenomena di Indonesia. Awal sekolah RSBI atau rintisan sekolah bertaraf internasional dibangun oleh pemerintah kala itu tidak lain meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia seperti SD,SMP,SMA agar siswa Indonesia tidak lagi menempuh pendidikan diluar negeri.

Langkah ini pada perkembangannya mendapat respon dan dampak cukup besar bagi dunia pendidikan di Indonesia bahkan hampir semua sekolah-sekolah dipenjuru nusantara seakan berlomba-lomba menjadi sekolah RSBI .
Tidak tanggung-tanggung pemerintah menyediakan anekaragam fasilitas eksklusif dengan biaya yang mahal sebut saja komputer pada setiap siswa, les tambahan ,kelas yang modern dan beberapa fasilitas pendidikan modern yang tidak kalah dengan pendidikan diuar negeri.
Menariknya program sekolah RSBI tidak hanya mengacu pada sistem pendidikan di Indonesia melainkan juga memadukan sistem pendidikan internasional terlihat kurikulum pendidikan sekolah RSBI kaya kurikulum internasional juga dilengkapi labotorium yang cangkih kemudian juga adanya program study banding pendidikan serta pertukaran pelajar maupun guru antar negara seperti negara singapura misalnya bahkan pemerintah juga tidak segan mengundang tenaga pengajar dari negara tetangga malaysia,singapura,thailand untuk bertukar pengalaman tentang dunia pendidikan yang modern saat ini.Semenjak sekolah RSBI dibangun prestasi sekolah,guru,siswa ,akademik memang tidak dipungkiri sedikit mengalami banyak peningkatan baik tingkat daerah,regional,nasional bahkan tingkat internasional dan tak heran siswa yang sekolah bertaraf RSBI berprestasi tinggi serta pandai berbahasa Inggris.

Sayangnya program sekolah RSBI di Indonesia membutuhkan biaya pendidikannya sangat mahal atau notabene sekolah RSBI hanya bisa dinikmati oleh sebagaian masyarakat saja terutama kalangan menengah keatas.Hal ini terlihat dari biaya pendidikan sekolah RSBI yang dibilang sangat mahal dan fantastis biaya SPP misalnya kemudian pungutan-pungutan lainnya yang nilainya sangat fantastik belum lagi kurangnya transparasi keuangan terhadap publik terutama orang tua atau wali murid membuat keberadaan sekolah RSBI dipertanyakan kualitasnya.
Biaya pendidikan sekolah RSBI yang fantastis seringkali sangat memberatkan bagi sebagaian orang tua murid atau wali murid terutama keluarga tidak mampu mengingat murid yang berprestasi tinggi dari keluarga tidak mampu seringkali banyak mendapat hambatan dalam menempuh pendidikan dengan alasan tidak mampu membayar biaya pendidikan padahal Ia murid berprestasi tinggi dan banyak memiliki segudang prestasi.


Beberapa kelompok yang tidak sepakat dengan kebijakan RSBI beragurgmen bahwa program ini bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD, karena secara sadar Pemerintah telah melakukan diskriminasi pelayanan pendidikan, mengedepankan nilai-nilai internasionalisme daripada nasionalisme dan membiarkan terjadinya komersialisasi pendidikan.
Pemerintah juga tak kalah argumentasi, bahwa program RSBI ini merupakan derivasi dari amanat Pasal 50 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Dalam aturan tersebut dinyatakan; “Pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan di semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional”.
  
Kelebihan Dan Kekurangan RSBI
Kelebihan RSBI adalah mendorong para siswa untuk dapat bersaing dalam dunia Internasional, Putra-putri bangsa Indonesia tak kalah dengan anak-anak dari negara lain, Siswa-siswa sekolah kita lebih berani mencoba hal-hal baru, dan menantang para guru untuk mengembangkan metode dan model pembelajaran di dunia internasional.
Kekurangan RSBI, dari segi buku pegangan siswa harusnya berbeda dari sekolah reguler, SDM (guru) kita belum siap, dan masih banyak guru yang belum bisa membuat kurikulumnya sendiri. jangankan membuat kurikulum dalam bahasa Inggris, dalam pembuatan RPP saja masih banyak guru yang belum benar dalam membuatnya. Pemerintah nampaknya belum siap benar dengan progran RSBI. Kasihan para guru hanya menjadi obyek dari obsesi para penentu kebijakan. Penggunaan bahasa Inggris dalam penyampaian materi matematika dan IPA dinilai akan menghambat pemahaman materi oleh siswa. Sebab, masyarakat Indonesia umumnya tidak fasih berbahasa Inggris.
Fasilitas dan media pembelajaran yang canggih yang membuat biaya yang dikeluarkan sekolah lebih besar, sehingga para orang tua murid harus mengeluarkan biaya yang besar juga untuk memasukan anaknya ke sekolah tersebut.

Pemerintah harus serius memikirkan strategi untuk mengembangkan sekolah eks-RSBI yang memang dulunya sekolah-sekolah unggulan di seluruh Indonesia.
Layanan pendidikan di sekolah eks-RSBI bisa jadi model proses pembelajaran bermutu yang perlu dikembangkan ke sekolah-sekolah lainnya.
Menurut HAR Tilaar Guru Besar Emeritus Universitas Negeri Jakarta "Kegagalan sekolah RSBI itu kan karena buah kebijakan pemerintah yang sering keliru. Agar dana negara tidak mubazir akibat pengembangan RSBI selama ini, sekolah eks-RSBI bisa dijadikan model atau sekolah percontohan untuk pendidikan berkualitas di daerah
Beliau juga menegaskan bahwa pemerintah tetap bisa memberikan perhatian khusus, termasuk pengucuran dana untuk sekolah eks-RSBI ini. Tetapi sekolah ini ditugasi untuk membina sekolah-sekolah di sekitarnya atau di daerahnya, sehingga layanan pendidikan bermutu yang didambakan masyarakat bisa tersebar ke banyak sekolah.
"Kalau selama ini kan, fokus pemerintah selalu mengistimewakan RSBI," ujar Tilaar.

Menurut Tilaar, kebijakan pendidikan nasional terkait pengembangan mutu yang dilaksanakan pemerintah gagal karena tidak tepat mengatasi akar persoalan pendidikan di Tanah Air.
"Saya baru pulang dari Universitas Harvard, dan berdiskusi soal kemajuan pendidikan di Finlandia. Kunci utamanya bukan mengubah kurikulum seperti yang dilakukan Pemerintah Indonesia selama ini atau lewat kebijakan RSBI," ujar Tilaar 
Reformasi pendidikan di Finlandia 40 tahun lalu, lanjut Tilaar, justru dimulai dengan membenahi lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK) sebagai kampus penghasil guru.
Dampaknya, guru-guru yang dihasilkan mumpuni sehingga siap mengembangkan pendidikan bermutu yang mengembangkan potensi tiap anak, bahkan tanpa ada ujian nasional.

Penghapusan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) harus dijadikan pembelajaran pemerintah untuk mengambil setiap kebijakan, jangan terkesan arogan dan semaunya saja.

"Dimana pemerintah harus bersikap hati-hati dalam mengambil kebijakan. Dibubarkannya RSBI ini diharapkan menjadi pembelajaran untuk pemerintah agar tidak mengambil kebijakan secara semena-mena," kata Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati saat dihubungi oleh Sindonews, Rabu (9/1/2013).

Dia menambahkan, dalam sekolah yang bertaraf RSBI terkadang semaunya menentukan dana anggaran untuk setiap kegiatan yang ada di sekolah. "Seharusnya jangan seperti itu. Masa setiap kegiatan menganggarkan biaya yang giula-gilaan," katanya.

Dia juga mengatakan, seharusnya sekolah yang bertaraf RSBI itu tidak boleh mengadakan pungutan biaya. "Tak boleh ada pungutan biaya untuk sekolah RSBI. Tidak juga boleh membedakan sekolah yang bertaraf RSBI dengan yang tidak, semuanya sama," tandasnya.


Semoga dalam penghapusan RSBI ini, tidak menyusutkan semangat para sisiwa untuk belajar dan mengembangkan kreativitas baru di dunia pendidikan. Selain itu juga polemik dalam program RSBI yang dicanangkan pemerintah ini, dapat menjadi pembelajaran agar pemerintah dapat mengembangkan potensi para gurunya dulu baru dapat mencanangkan program-programnya, kemudian  pemerintah harus memperhatikan bahwa masih banyak daerah di plosok - plosok Indonesia yang kekurangan tenaga guru untuk mengajar, serta fasilitas yang kurang memadahi seperti di daerah pedalaman Papua yang terlihat jauh berbeda dengan sekolah-sekolah di Jakarta yang rata-rata mennyadang satus  SBI, sehingga untuk kedepannya kebijakan-kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik.